­PRABUMULIH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih menggelar rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih. Acara ini berlangsung di halaman Kantor KPU Prabumulih, Senin (23/09/2024).

Ketua KPU Prabumulih, Marta Dinata, menyampaikan bahwa proses pengundian nomor urut dilakukan berdasarkan urutan waktu pendaftaran para paslon. “Pengambilan nomor urut dilakukan sesuai dengan waktu mereka mendaftar. Paslon H. Arlan – Franky menjadi yang pertama mendaftar, disusul paslon Ngesti – Mat Amin, dan kemudian pasangan Fikri – Syamdakir,” jelas Marta.

Dalam proses pengundian, peserta pertama yang mengambil nomor undian adalah paslon Fikri – Syamdakir, diikuti oleh paslon Ngesti – Amin sebagai peserta kedua, dan paslon H. Arlan – Franky sebagai peserta ketiga.

Para pendukung dari masing-masing paslon tampak telah menyiapkan poster-poster dengan berbagai nomor urut. Meskipun belum ada penetapan, mereka telah mempersiapkan tiga versi poster dengan nomor 1, 2, dan 3, sebagai antisipasi hasil pengundian.

Berdasarkan hasil pengundian tersebut, paslon H. Arlan – Franky mendapatkan nomor urut 1, paslon Fikri – Syamdakir memperoleh nomor urut 2, dan paslon Ngesti – Mat Amin mendapatkan nomor urut 3.

“Setelah hasil pengundian, nomor urut paslon ditetapkan dalam berita acara dan surat keputusan KPU, sehingga secara resmi nomor urut tersebut sudah melekat pada masing-masing pasangan calon,” kata Marta Dinata.

Ia juga menekankan bahwa pengundian nomor urut ini adalah tahapan penting dalam proses pemilihan. “Nomor urut yang telah ditetapkan akan menjadi identitas resmi setiap pasangan calon selama masa kampanye hingga pemungutan suara. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menjadi simbol penting yang akan dibawa oleh para calon selama proses Pilkada,” tegas Marta.

Setelah pengundian nomor urut, acara dilanjutkan dengan deklarasi kampanye damai oleh ketiga paslon. Momen ini diikuti dengan penandatanganan deklarasi oleh para pasangan calon dan partai pengusung.

“Kami berharap masa kampanye yang akan dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024 bisa berjalan kondusif, tanpa hoaks, tanpa isu SARA, dan tanpa kampanye hitam,” ujar Marta.